Ticker

6/recent/ticker-posts

MOELDOKO HARUS SADAR DIRI DAN TAU MALU " KATA SARTONO HUTOMO DPR RI

MOELDOKO HARUS SADAR DIRI DAN TAU MALU " KATA SARTONO HUTOMO DPR RI

Detikjurnal.Com,Jakarta - Sebulan yang  lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023,  Moeldoko masih mencoba-coba mencari keberuntungan untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui gugatan Peninjauan kembali (PK), PK tersebut merupakan langkah lanjutan dari putusan kasasi MA dengan perkara No.487 K/TUN/2022 yang telah  diputus pada 29 September 2022

Kuasa Hukum Partai Demokrat yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengaku telah mempelajari empat novum alias bukti baru yang di ajukan Moeldoko dalam  pengajuan gugatan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

"Di Bulan april yang lalu  Moeldoko  mengajukan PK untuk menggugat kembali putusan kasasi dalam kasus kudeta Kongres Luar Biasa Partai Demokrat," Hamdan menjelaskan selain potongan berita berita ada dua novum yang secara nyata dengan nomor bukti sudah pernah diajukan dan di uji di pengadilan, namun diajukan kembali sebagai bukti baru, ini sangat lucu sekali dalam dunia hukum" Kata Hamdan

Ketua Departemen Perekonomian DPP Partai Demokrat yang  juga  Legislatif  DPR RI Komisi VII Sartono Hutomo  pada Minggu 21/05/23 menanggapi tingkah Moeldoko tersebut dengan geram, Sartono  Mengatakan  langkah Moeldoko dapat mengganggu proses tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai Penetapan Peraturan Pemerintah " Orang seperti ini Harus di awasi karena mengganggu proses pemilu saja" Ungkap Sartono

“Moeldoko ini di gaji dari pajak rakyat bukan untuk membegal Partai, jika tidak menjabat sebagai KSP saat ini Moeldoko bukanlah siapa siapa, Sehingga sebaiknya Moeldoko sadar diri dan tau malu, di dalam Organisasi Demokrat  Moeldoko itu siapa? Moeldoko  bukan anggota Demokrat, tidak mempunyai KTA partai Demokrat, Berjuang di Demokrat pun tidak pernah, Kog ber nafsu ingin jadi Ketua umum, aneh bin lucu sekali" Terang Sartono tegas 

Dengan demikian, Sartono menekankan, agar Moeldoko dapat fokus menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk membantu Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan nya" Seharusnya dia lebih cepat sadar dan lebih fokus membantu Presiden Jokowi, bukan kesana kemari ngurusin Partai orang lain" tandas Sartono.(Adi)